Rumored Buzz on intelijen indonesia
Wiki Article
Boundaries to establishment of overseas foundations, such as required “Safeguarded” partnership with regional Basis.
Saat ini, pengawasan terhadap BIN masih di bawah Komisi I DPR RI, namun dinilai perlu adanya pemikiran untuk model pengawasan yang lebih memadai.
Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
[30] There are actually allegations of deliberate failure to manage using this chaos properly, all over again rooting in loyalty on your Orde Baru
“The return” of your President’s full Command around BIN has introduced back Reminiscences and problems with regard to the opportunity for ‘misuse’ of intelligence for The federal government’s political passions. Especially in the midst of the present momentum in the Covid-19 pandemic, exactly where the President has the authority to get rapid, unpopular, and unexpected emergency political and coverage actions, including the deployment of navy and intelligence forces to guidance attempts to cope with the specter of the Covid-19 pandemic.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang user dalam memberikan perintah.
Selain itu, perkembangan teknologi intelijen juga menjadi perhatian. Diyauddin, analis utama Maha Info Lab forty five, mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Reformasi Intelijen Indonesia harus menanggapi risiko keamanan ini dengan cepat.
Acara tersebut juga membahas berbagai aspek pengawasan terhadap BIN yang perlu ditingkatkan, seperti pengawasan anggaran, operasi intelijen, dan regulasi. Di sisi lain, pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengawasan intelijen juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.
Di dalam siklus intelijen kerap terjadi kegagalan yang mengakibatkan pendadakan strategis. Kegagalan dapat terjadi dalam setiap tahap siklus ini. Kegagalan intelijen dalam kasus bom Bali I pada twelve Oktober 2012 lebih disebabkan oleh kegagalan costumer pada saat itu melakukan pengawasan terhadap kelompok teroris dan juga tidak adanya kepercayaan dari costumer kepada produser. Sebenarnya produser telah mendapatkan informasi pada tahun 1998, mereka sudah punya dokumen soal JI dan sudah disampaikan kepada AS, tapi malah dianggap remeh informasi tersebut.
Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka crucial level
Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.
Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, serta peningkatan teknologi intelijen yang mandiri menjadi fokus reformasi intelijen.
Dibutuhkan kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan reformasi intelijen Indonesia yang lebih adaptif dan demokratis. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus diperkuat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks.
Selain six poin pokok (a-file) di atas, maka reformasi intelijen perlu dilakukan tidak hanya dalam organisasi intelijen tetapi juga terhadap kewenangan politik yang cenderung karena kebutuhannya akan melakukan intervensi terhadap organisasi intelijen.